Hingga saat ini tercatat 4.456 peserta (Guru) yang telah mengikuti pendampingan coaching Clinic di 4 angkatan sementara di Jawa Tengah baru sebanyak 238 Guru yang mengikuti kegiatan ini. Beberapa tantangan teridentifikasi dalam melaksanakan PKH ini terutama bagi mata pelajaran serumpun adalah menginsersikan topik topik PKH ke dalam mata pelajaran yang sesuai dan pencapaian Kemampuan dasar Peserta didik dalam pembelajaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan kurikulum yang berlaku atau tertuang dan masuk dalam skenario pembelajaran seperti RPP.
Sementara itu, Unicef bersama LPKIPI terus bekerjasama dalam penyebarluasan informasi dan menginstitusionalisasi program PKH ini dengan melakukan Advokasi kebijakan di tingkat Propinsi Papua Barat melalui Lokakarya Kebijakan Penganggaran di Propinsi Papua Barat Dalam Mendukung Pembelajaran Terpadu Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) yang dilakukan secara virtual. Di Papua barat Juga telah menginisiasi terbitnya Pergup Muatan lokal mata pelajaran PKH pada tahun 2016 dan sedang merevisi kembali di tahun 2021.
Kemudian juga telah melakukan Kegiatan Virtual tentang Advokasi PKH di propinsi Sulawesi Selatan. Dengan menunjukkan “sucses story” pelaksanaan PKH di Kabupaten Bone yang menjadikan PKH sebagai materi wajib bagi guru Bimbingan Konseling atau BK, Juga lewat kegiatan di MGMP BK mereka terus mengembangkan pembelajarannya bersama LSM lokal. Semuanya di kemas secara virtual atau daring.
Dan di Propinsi Jawa Tengah, Kegiatan Promosi PKH dilaksanakan sedikit berbeda dengan kedua Propinsi di atas, yakni :
1. Sosialisasi Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) melalui Seminar Virtual
2. Bedah Modul PKH yang dilakukan secara offline
3. Seminar Virtual pemaparan Hasil Bedah Modul beserta upaya kemudian
Secara umum dari terlaksananya kegiatan Advokasi Kebijakan PKH di Jawa Tengah tercapai akan hal :
• Tersosialisasikan program Pendidikan Kecakapan Hidup ke struktur dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat daerah, pemangku kepentingan dan mitra pelaksana.
• Mulai terlembagakan kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup di tingkat Propinsi Maupun Kabupaten, ini merupaka bukti dari pemahaman yang diperoleh dari rangkaian kegiatan tersebut.
• Mulai ada komitment Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten) untuk menjalankan Program Pendidikan Kecakapan Hidup di sekolah Menegah Pertama dan Atas juga Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian hal yang mengikuti kemudian yakni penganggaran juga mulai terpikirkan mereka.
• Banyak guru SMP & SMA/SMK untuk mengikuti blended learning LSE di Program Guru Belajar dan Berbagi.
