Apa resolusimu di tahun depan? Demikian pertanyaan yang kerap muncul menjelang pergantian tahun. Tentu saja perubahan baik adalah harapan semua pihak. Demikian pula dengan LPKIPI sebagai pelaksana Program Pendidikan Inklusif UNICEF, bersama pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Kota Pasuruan telah mencapai banyak perubahan baik selama tahun 2019, dan berharap di tahun 2020 dapat lebih memberikan perubahan baik bagi anak-anak.
Untuk itu, pada hari Jumat lalu (13 Desember 2019) telah dilaksanakan pertemuan dengan agenda utama melakukan evaluasi dan konsolidasi persiapan program pendidikan inklusif di tahun 2020. Selain diikuti oleh staf dan fasilitator LPKIPI, pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Pasuruan, Endang Nurmiyanti (Plt Kabid Dikdas).
Diskusi menarik tentang capaian Pokja Pendidikan Inklusif Kota Pasuruan selama tahun 2019, yaitu adanya layanan mobil inklusi guna memastikan siswa berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan, penunjukkan 32 orang Guru Pendamping Khusus (GPK), mekanisme kerja sama SLB sebagai pusat sumber dan serangkaian pelatihan pendidikan inklusif yang didanai oleh pemerintah. Di tahun depan, pemerintah Kota Pasuruan berencana membentuk Unit Layanan Disabilitas dan memberikan bantuan dana pembangunan sarana prasarana aksesibilitas bagi 32 sekolah inklusif, serta alokasi dana bantuan layanan sekolah inklusif.
Hasil dari pertemuan, telah disepakati strategi pendampingan yang lebih dinamis di sekolah inklusif utama yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Kota Pasuruan dengan menggunakan metode coaching. Untuk memetakan capaian layanan inklusif di sekolah-sekolah utama tersebut, telah disusun instrumen asesmen praktis yang mengadopsi index sekolah inklusif dari Suzzane Carrington.
Kolaborasi tanpa batas masih menjadi semangat utama dari LPKIPI di tahun 2020, bukan saja memaknai bahwa setiap anak memiliki potensi dan siap untuk berkolaborasi di skeolah, tapi juga semangat untuk terus mengoptimalkan capaian program melalui kerjasama lintas sektoral. Kerjasama LPKIPI dan pemerintah daerah dengan Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur akan lebih ditingkatkan, melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan sekolah sehingga lebih banyak praktik baik yang dapat disebarkan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.
